Layanan Kepercayaan AI

Undang-Undang AI Uni Eropa, yang menjadi pelopor dalam regulasi AI, bertujuan untuk menjamin keamanan, legalitas, keandalan, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar dalam sistem AI. Undang-undang ini mengkategorikan aplikasi AI berdasarkan tingkat risiko (risiko tidak dapat diterima, risiko tinggi, dan risiko rendah), dengan persyaratan kepatuhan yang ketat bagi sektor-sektor berisiko tinggi seperti layanan kesehatan dan transportasi.

Undang-Undang AI mewajibkan setiap sistem berbasis data yang diterapkan di Uni Eropa untuk mematuhi ketentuan tersebut. Cakupan penerapan yang begitu luas menjadikan kepatuhan terhadap Undang-Undang AI Uni Eropa sebagai suatu keharusan bagi berbagai sektor.

Nemko dapat membantu Anda memahami Undang-Undang AI dan memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan terbaru dalam tata kelola AI di Eropa.

AS, bersama dengan Uni Eropa, memainkan peran penting dalam menentukan masa depan tata kelola AI global dengan menetapkan standar untuk manajemen risiko AI.

Institut Nasional untuk Standar dan Teknologi (NIST) telah menyempurnakan dan memperbarui Kerangka Kerja Manajemen Risiko AI (AI RMF 1.0) sejak tahun 2021, yang menyediakan panduan yang mudah dipahami untuk menjadikan sistem AI dapat diandalkan, adil, dapat dijelaskan, transparan, dan akuntabel.

Upaya regulasi di masa depan, seperti Undang-Undang Akuntabilitas AI, akan mengintegrasikan kerangka kerja NIST ke dalam pendekatan mereka guna memastikan pengembangan dan penerapan teknologi AI yang aman.

Di Nemko AI Trust, kami membantu bisnis Anda menavigasi lanskap regulasi AS serta peraturan-peraturan di masa depan.

Menurut Pedoman Etika AI yang Dapat Dipercaya, suatu sistem AI dapat dipercaya jika memenuhi tiga kriteria: 1) sesuai hukum, 2) etis, dan 3) tangguh. Pedoman ini lebih berfokus pada dua prinsip terakhir dengan memandu pengguna melalui 7 persyaratan untuk AI yang dapat dipercaya. Persyaratan tersebut adalah:

1. Peran manusia dan pengawasan

2. Ketangguhan teknis dan keamanan

3. Privasi dan tata kelola data

4. Transparansi

5. Keragaman, non-diskriminasi, dan keadilan

6. Kesejahteraan lingkungan dan masyarakat

7. Akuntabilitas

Sangat penting bagi perusahaan untuk mematuhi persyaratan ini agar dapat mematuhi regulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, seperti AI Act, tanpa hambatan. Melalui Nemko AI Trust, kami membantu Anda memahami cara mencapai hal ini dan memfasilitasi pengembangan sistem AI yang dapat dipercaya.

Regulasi AI sangat bervariasi di seluruh dunia, yang mencerminkan beragamnya pendekatan yang diambil oleh berbagai negara dalam menyeimbangkan inovasi dengan standar etika dan keselamatan publik. Contohnya antara lain:

• Tiongkok - Sejak 2021, Tiongkok secara bertahap menerapkan undang-undang untuk mengatur teknologi AI. Pada 2023, negara tersebut memberlakukan beberapa peraturan nasional yang ditujukan untuk platform digital dan konten yang dibuat oleh AI, seperti deepfakes, yang menetapkan perlindungan kuat terhadap potensi masalah umum terkait AI.
  
  
• India - Pendekatan terhadap regulasi AI di India telah bergeser dari sikap non-intervensi. Meskipun pada April 2023 menyatakan tidak memiliki rencana untuk undang-undang khusus AI, Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India kemudian mewajibkan platform yang bereksperimen atau mengembangkan alat AI untuk mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum dirilis.
  
  
• Kanada - Sementara itu, Kanada telah mengusulkan RUU C-27, yang menandai langkah signifikan dalam regulasi AI. RUU ini, yang dikenal sebagai Undang-Undang Kecerdasan Buatan dan Data (AIDA), mengadopsi strategi berbasis prinsip untuk memastikan bahwa AI diawasi dan dikelola dengan tepat, yang mencerminkan komitmen Kanada terhadap penerapan AI yang terkendali dan etis.